Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kelangkaan Gandum, Kenaikan Harga Mi Instan, dan Mimpi RI Produksi Massal Sorgum

image-gnews
Sorgum. shutterstock.com
Sorgum. shutterstock.com
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wacana pemerintah untuk menanam massal sorgum di lahan seluas 154 ribu hektare dalam waktu dua tahun diragukan sejumlah pihak. Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Rusli Abdulah, mempertanyakan kemampuan Indonesia menggeber produksi sorgum yang diyakini bisa menjadi alternatif gandum.

"Pak Jokowi kan menargetkan 2024, apakah itu bisa? Apakah melihat bagaimana kondisi permintaan dan penawarannya?” kata Rusli saat dihubungi pada Kamis, 11 Agustus 2022. 

Sorgum adalah tanaman berbentuk biji-bijian sereal yang memiliki manfaat sebagai pakan ternak, bahan dasar energi biodiesel, hingga bahan pangan. Wacana penanaman sorgum dalam jumlah besar muncul setelah sembilan negara mengungumkan menyetop sementara ekspor gandum di tengah gejolak geopolitik Rusia-Ukraina yang menyebabkan rantai pasok pangan terganggu.  

Sembilan negara yang menutup keran ekspor adalah Kazakhstan, Kirgizstan, India, Afghanistan, Aljazair, Serbia, dan Ukraina. Tersebab kondisi inilah Indonesia akhirnya mencari alternatif pengganti gandum bila stok komoditas itu terus menipis. 

Meski serupa gandum, Rusli melihat sorgum tak serta-merta bisa menggantikan bahan pokok mi, kue, hingga roti tersebut. Apalagi, dia melihat permintaan gandum di Indonesia setiap tahun terus meningkat karena konsumennya semakin besar. Hal ini ditunjukkan dari data impor dari dua negara yang tengah berkonflik, seperti Rusia dan Ukraina, yang beberapa waktu ke belakangan naik. Bahkan, impor dari kedua negara itu mencapai 25 persen dari total keseluruhan volume impor gandum di Indonesia.  

Besarnya pasar gandum di Indonesia disebabkan oleh melonjaknya kebutuhan industri seiring dengan pergeseran pola makan masyarakat. Saat ini, kata Rusli, banyak orang Indonesia yang memilih mengkonsumsi gandum, seperti pizza dan olahan roti, khususnya kelompok masyarakat kelas atas.

Rusli berujar, orang kaya di Indonesia yang jumlahnya semakin banyak pada akhirnya meningkatkan permintaan gandum. “Coba orang miskin enggak perlu makan gandum yang penting ada beras kan,” ucap Rusli.

Meski demikian, Rusli berpendapat niat pemerintah menanam sorgum perlu diapresiasi. Upaya itu, tutur dia, merupakan langkah pemerintah untuk mensubtitusi gandum. “Pokoknya harus kita apresiasi karena memang kita kan bukan penghasil gandum. Itu kan porsi impornya gede banget dan itu akan semakin meningkat. Jadi perlu diapresiasi,” ujar Rusli. 

Di sisi lain, Rusli melihat kelangkaan gandum telah membuat harga-harga pangan olahannya naik. Mi instan, misalnya. Di pasar, kata Rusli, harga mi instan sudaha terkerek Rp 200 hingga Rp 300. “Yang jelas sudah naik.”

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jokowi Minta PSN Dipercepat, KLHK Siap Korbankan 73 Ribu Hektare Kawasan Hutan

18 menit lalu

Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Jokowi Minta PSN Dipercepat, KLHK Siap Korbankan 73 Ribu Hektare Kawasan Hutan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) siapkan 73 ribu hektar kawasan hutan untuk proyek strategis nasional (PSN). Jokowi minta dipercepat.


Jokowi Sebut Pansel KPK Rampung pada Juni, Ini Kriteria Anggotanya

30 menit lalu

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers usai melakukan kunjungan ke Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Konawe di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Selasa, 14 Mei 2024. Foto Sekretariat Presiden
Jokowi Sebut Pansel KPK Rampung pada Juni, Ini Kriteria Anggotanya

Presiden Jokowi mengatakan dia baru menyiapkan pansel KPK yang akan diumumkan pada Juni 2024.


Pria Nekat Terobos Sesi Wawancara Cegat Jokowi Diamankan Paspampres

1 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers usai melakukan kunjungan ke Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Konawe di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Selasa, 14 Mei 2024. Foto Sekretariat Presiden
Pria Nekat Terobos Sesi Wawancara Cegat Jokowi Diamankan Paspampres

Peristiwa itu terjadi saat Jokowi menyapa para jurnalis sebelum keterangan pers usai meninjau RSUD Konawe, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.


Airlangga Targetkan 41 Proyek Strategis Nasional Rampung Tahun Ini

2 jam lalu

Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan keterangan usai menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin 24 Juli 2023. Pemeriksaan Airlangga terkait dengan penggalian informasi lebih lanjut pascapenetapan 3 perusahaan sawit sebagai tersangka korporasi perkara dugaan korupsi minyak goreng pada 15 Juni 2023 lalu. TEMPO/Subekti.
Airlangga Targetkan 41 Proyek Strategis Nasional Rampung Tahun Ini

Airlangga targetkan 41 PSN selesai 2024. Pengadaan lahan masih jadi kendala


Asal Mula Muncul Wacana Jokowi Jadi Penasihat Prabowo

3 jam lalu

Presiden Jokowi bersama rombongan terbatas termasuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertolak menuju Jawa Timur untuk kunjungan kerja, Lanud TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat, 8 Maret 2024. Foto Biro Pers Sekretariat Presiden
Asal Mula Muncul Wacana Jokowi Jadi Penasihat Prabowo

Muncul wacana Jokowi menjadi penasihat Prabowo. Ini respons Jokowi dan asal mula munculnya wacana tersebut.


Terkini: Jokowi Hapus Sistem Kelas BPJS Kesehatan YLKI Pertanyakan Alasannya, Bea Cukai Banyak Disorot Sri Mulyani Rapat Internal

3 jam lalu

Petugas melayani peserta BPJS Kesehatan di kantor cabang Proklamasi, Jakarta.
Terkini: Jokowi Hapus Sistem Kelas BPJS Kesehatan YLKI Pertanyakan Alasannya, Bea Cukai Banyak Disorot Sri Mulyani Rapat Internal

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI mempertanyakan alasan pemerintah menerapkan sistem Kelas Rawat Inap Standar dalam layanan BPJS Kesehatan.


Jokowi Harap RI jadi Anggota OECD: Supaya Mudah Akses Investasi

3 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers usai melakukan kunjungan ke Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Konawe di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Selasa, 14 Mei 2024. Foto Sekretariat Presiden
Jokowi Harap RI jadi Anggota OECD: Supaya Mudah Akses Investasi

Presiden Jokowi meyakini OECD akan memberikan manfaat yang konkret bagi Indonesia terutama supaya tidak terjebak dalam middle income trap


Sistem Kelas Rawat Inap Standar BPJS, Berapa Bayar Iuran Bulanannya ?

3 jam lalu

Sistem Kelas Rawat Inap Standar BPJS, Berapa Bayar Iuran Bulanannya ?

Presiden Jokowi mengapus sistem kelas di BPJS Kesehatan, diganti dengan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) yang mulai berlaku Juni 2025.


Jokowi Ingin Turun Langsung ke Lokasi Banjir Lahar Dingin di Sumatera Barat

3 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers usai melakukan kunjungan ke Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Konawe di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Selasa, 14 Mei 2024. Foto Sekretariat Presiden
Jokowi Ingin Turun Langsung ke Lokasi Banjir Lahar Dingin di Sumatera Barat

Jokowi telah memerintahkan Kepala BNPB untuk segera mendatangi area yang terkena dampak untuk mengkoordinasikan upaya bantuan dan pemulihan.


Jokowi akan Gelar Rapat Khusus Bereskan Segudang Masalah Bea Cukai

4 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers usai melakukan kunjungan ke Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Konawe di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Selasa, 14 Mei 2024. Foto Sekretariat Presiden
Jokowi akan Gelar Rapat Khusus Bereskan Segudang Masalah Bea Cukai

Bea Cukai saat ini tengah ramai disorot imbas beragam masalah penindakan barang impor.